Ketika EBT Jadi Primadona Green Energy

EBT primadona green energy

Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% melalui kerja sama internasional pada tahun 2030. Sektor energi dengan target sebesar 11% merupakan sektor utama yang memegang peran penting dalam pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC), setelah sektor kehutanan, yaitu sebesar 17%.

Tak hanya itu, Indonesia bahkan memiliki komitmen untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang sebelumnya seperti dipandang sebelah mata, kini menjadi pilihan, bahkan andalan untuk mencapai tujuan tersebut.  

Hingga saat ini, konsumsi energi nasional memang masih didominasi oleh energy fosil. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat realisasi bauran energy baru dan terbarukan (EBT) per April mencapai 13,55%. Namun, jumlah ini meningkat 2,04% dalam waktu empat bulan dibandingkan data akhir tahun lalu yang baru 11,51%.

Tercatat kapasitas pembangkit listrik hingga bulan Juni 2021 sebesar 73.341 MW dimana pembangkit berbasis fosil masih berperan penting sebagai penopang produksi listrik, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Pada komposisi tersebut, PLTU mendominisasi sebesar yaitu 47% atau sekitar 34.856 MW, disusul PLTG/GU/MG 20.938 MW (28%), PLTA/M/MH 6.255 MW (9%), PLTD 4.932 MW (7%), PLTP 2.174 MW (3%), PLTU M/G 2.060 MW (3%), dan PLT EBT lainnya 2.215 MW (3%).

Sementara dari sisi produksi listrik, realisasi volume PLTU hingga periode yang sama jauh besar sebesar, yaitu 65,30% atau dari membutuhkan batubara sebesar 32,76 juta ton. Sisanya dipasok dari gas 17% (184.079 BBTU), Air 7,05%, Panas Bumi 5,61%, BBM 3,04%, BBN 0,31%, Biomassa 0,18%, Surya 0,04% dan EBT lainnya 0,14%.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan, penggunaan sumber energi fosil semakin besar seiring meningkatnya kebutuhan membuat cadangan sumber energi fosil kian menipis. Untuk itu, peralihan penggunaan energi fosil menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT) merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan.

“Transisi energi ini mutlak diperlukan untuk menjaga ketersediaan energy di masa mendatang,” kata Arifin, belum lama ini.

Tanpa penemuan cadangan yang baru, sambung Arifin, minyak bumi di Indonesia akan habis dalam Sembilan tahun ke depan, gas bumi akan habis 22 tahun lagi, dan batubara akan habis 65 tahun mendatang. Sebenarnya, saat ini kondisi sumber energi dalam negeri masih tergolong melimpah. Khususnya untuk sektor batu bara dan gas bumi. Hanya saja, adanya perubahan perubahan konsumsi tanpa eksplorasi, membuat Indonesia semakin dekat dengan krisis energi.

Arifin menilai EBT merupakan strategi penting dalam mendorong pemulihan roda ekonomi pasca pandemi serta menuju Indonesia yang berketahanan.

“EBT akan mendorong terciptanya pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil, berkelanjutan, mengurangi GRK, dan dapat menciptakan banyak lapangan energi,” tambahnya.

Sesungguhnya Indonesia sudah merencanakan penggunaan energy terbarukan dalam rangka meningkatkan ketahanan energinya melalui penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 mengenai Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Jenis bahan bakar untuk pembangkuit listriki di Indonesia

Pemerintah Indonesia juga menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) melalui Peraturan Presiden (Perpres Nomor 22 Tahun 2017, sebagai turunan dari KEN. Indonesia menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23% dari total penyediaan energi primer (Total Primary Energy Supply, TPES) di tahun 2025 dan sebesar 31% di tahun 2050

Berdasarkan Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN) pada 2025 bauran energi dari EBT adalah sebesar 23%, minyak bumi 25%, gas bumi 22%, dan batu bara 30%. Sedangkan pada 2050, porsi EBT akan sebesar 31%, minyak bumi 20%, gas bumi 24%, dan batu bara 25%.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan sejumlah strategi dalam mencapai Net Zerro Emission (NZE) pada 2060 salah satunya adalah pengembangan EBT secara masif, selain strategi lain yakni phasing out PLTU batubara, serta pelaksanaan konservasi energi. Sebagian besar pemanfaatan EBT berasal dari energi hidro, panas bumi, dan bioenergi.

Adapun pengembangan variable energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin dinilai masih perlu ditingkatkan. Secara potensi, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Indonesia memiliki 418 GW dari sumber-sumber EBT, namun pada tahun lalu kapasitas terpasangnya baru mencapai 10,4 GW.

Data dari Kementerian ESDM dan terkonfirmasi dari aneka sumber lainya menyebutkan bahwa Indonesia memiliki aneka ragam jenis EBT yang sebagian sudah dikembangkan dalam berbagai skala, baik komersial maupun non-komersial. Total potensi EBT diperkirakan mencapai 417,8 GW.

Rinciannya berupa energi samudera (19,9 GW), panas bumi (23,9 GW), bioenergi (32,6 GW), angina (60,6 GW), hidro (75 GW), surya (207,8 GW). Namun pemanfaatannya secara komersial masih reatif kecil yaitu sebesar 10,6 GW dari target tahun ini harusnya 11,37 GW.

Untuk itu, pemerintah berencana menambah kapasitas pembangkit listrik sekitar 40.000 Mega Watt (MW) dalam 10 tahun ke depan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif telah menandatangani Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030.

Sesuai janji, RUPTL ini merupakan RUPTL hijau dengan porsi tambahan pembangkit listrik energi terbarukan lebih besar dari energi fosil. Dari kapasitas 40.000 MW tersebut, sebanyak 52% berbasis energi baru terbarukan (EBT) berbagai jenis.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari antisipasi atas meningkatnya demand (permintaan) sesuai hasil prognosis Kementerian ESDM.

“Kita pastikan dari tambahan 40.000 MW selama 10 tahun ke depan, hampir 52 persen berbasis EBT berbagai jenis,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana

Sebuah Keniscayaan

Komposisi pembangkit listrik di Indonesia berdasarkan jenisnya

Pengamat energi Ali Ahmudi Achyak menilai pemanfaatan dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) merupakan suatu keniscayaan tak terbantahkan, baik karena tuntutan global maupun kebutuhan penting bagi sebuah Negara dalam jangka panjang. Pengembangan EBT menjadi salah satu langkah strategis dalam mereduksi emisi karbon dan mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman, serta upaya mewujudkan ketahanan energy nasional (energy security).

Ketika Pemerintah Indonesia berencana menambah kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT sebesar 40 GW selama 10 tahun ke depan, dengan komposisi hampir 52% berbasis EBT (berbagai jenis), maka rencana itu harus didukung oleh semua pihak agar realisasinya tidak hanya di atas kertas.

Menurut Ali, program “mercusuar” tersebut sangat strategis dan “prestisius” bagi upaya mereduksi emisi karbon, mengurangi ketergantungan terhadap energi fossil dan mewujudkan ketahanan energi nasional  khususnya di sector ketenagalistrikan.

Namun demikian, pengembangannya tetap perlu diupayakan selaras dengan kondisi, kemampuan dan kebutuhan saat ini. Investasi EBT juga perlu tetap dijaga agar menghasilkan manfaat yang maksimal dan layak secara ekonomi.

Pembangunan infrastruktur kelistrikan sebagai bagian dari program terdahulu (35 GW) saat ini masih berlangsung terutama untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sudah dalam tahap konstruksi, termasuk PLTU.

Diperkirakan setahun akan hadir pembangkit-pembangkit baru yang siap beroperasi, terutama untuk memasok listrik ke sistem Jawa Bali (SJB) yang berpotensi menyebabkan terjadinya kelebihan pasokan (oversupply). Kondisi kelistrikan di sistem Jawa Bali telah mengalami oversupply akibat pandemi Covid-19 yang telah menurunkan konsumsi listrik, terutama dari sektor Industri.

Tak bisa dipungkiri, dalam jangka pendek, terutama yang bersentuhan langsung dengan sektor hilir listrik (pelanggan), kehadiran EBT berpotensi mengurangi pendapatan PLN dari sisi penjualan listrik. Namun dalam jangka menengah dan panjang, kehadiran listrik EBT justru akan menguntungkan karena bisa menggantikan keberadaan pembangkit fossil berbiaya khususnya pembangkit berbahan bakar migas (khususnya BBM).

Di Indonesia, kewajiban investasi kelistrikan di sisi hilir sepenuhnya menjadi kewajiban PLN, sehingga kesiapan PLN secara finansial jugamenjadi pertimbangan bagi pengembangan EBT di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Ali, ada beberapa hal yang layak diperhatikan dalam pemanfaatan dan pengembangan pembangkit EBT ke depan, antara laian:

Pertama, perlu dihitung dan dirumuskan kembali neraca energy (energy flow) Indonesia kedepan berbasis multiregional dan RES (Reference Energy System) untuk memproyeksikan besaran kebutuhan (demand) dan pasokan (supply) listrik untuk setidaknya 10 tahun kedepan, serta bagaimanan cara pemenuhannya (jenis pembangkit yang akan dikembangkan) baik di tingkat lokal maupun nasional.

Kedua, perlu disusun dan dirumuskan bauran EBT (Renewable Energy Mix) untuk menentukan jenis EBT yang paling optimal untuk dikembangkan baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Rumusan ini penting salah satunya untuk mempersiapkan infrastuktur EBT yang dibutuhkan, perdagangan EBT antar-wilayah (inter-regional trading), perencanaan logistik dan tentunya kebutuhan investasinya.

Ketiga, pengembangan EBT yang bersentuhan langsung dengan hilir hendaknya dilakukan dengan perencanaan matang pada waktu yang tepat dan menyesuaikan dengan kondisi demand dan supply listrik. Waktu pengembangannya bisa pada 2 (dua) tahun ke depan (pasca pandemi Covid-19) setelah kondisi demand listrik diperkirakan pulih.

Terkait ini, tidak ada salahnya kebijakan yang ditempuh selaras dengan pembangkit eksisting, seperti program co-firing biomassa pada PLTU batubara.

Keempat, pengembangan EBT harus selaras dengan program penurunan BPP (Biaya Pokok Penyediaan) tenaga listrik. Sebagai contoh, pengembangan pembangkit EBT diarahkan untuk menggantikan PLTD (Diesel) berbahan bakar BBM. Sebagai informasi, saat ini jumlah pembangkit PLTD milik PLN tinggal sekitar 4 %, terutama tersebar di luar Jawa – Bali (Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua) masih masih sangat bergantung pada PLTD.

Kelima, pengembangan pembangkit EBT perlu memperhatikan keadilan bisnis bagi PLN sebagai pemain utama di sector ketenagalistrikan dari hulu ke hilir. Perlu dirancang agar PLN memiliki komposisi yang lebih besar dalam investasi pengembangan EBT kelistrikan, sehingga kapasitas keuangan PLN perlu ditambah agar memiliki kemampuan yang lebih besar dalam investasinya, baik di pembangkit, transmisi, maupuan jaringannya.

Banjir Investor

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, pihaknya melakukan terobosan untuk memastikan keberlanjutan energi dan pengembangan teknologi melalui kolaborasi dan penelitian di sektor ketenagalistrikan.

“Kami sedang berupaya untuk menggunakan atau bahkan mengubah pembangkit listrik fosil yang ada dengan sumber daya yang lebih berkelanjutan. Saat ini, Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan PLN, sebagai unit strategis kami, memainkan peran penting dalam memecahkan tantangan tersebut dan memberikan ide-ide baru,” ujarnya, dalam sambutan International Conference on Technology and Policy in Electronic Power and Energy (ICT-PEP) 2021ICT-PEP 2021, Rabu (29/9).

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. Dadan Kusdiana menyebut banyak investor sudah mengantre untuk berinvestasi di energi terbarukan. Apalagi menyusul pernyataan Tiongkok yang akan menyetop proyek batu bara di luar negeri. Hal ini berarti dana dari Tiongkok ini akan dialihkan ke sektor lainnya, termasuk energi terbarukan.

Dalam upaya mendorong percepatan bauran energi baru dan terbarukan, pemerintah menyiapkan berbagai strategi salah satunya menempatkan matahari sebagai tulang punggung penghasil listrik ramah lingkungan.

Proyek pengembangan energi surya mulai dari pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar di lahan bekas tambang, lahan tidak produktif, pemanfaatan waduk untuk PLTS terapung, pengembangan PLTS atap rumah, hingga inisiasi konversi PLTU ke PLTS.

Dengan telah selesainya RUPTL, sesuai dengan pembicaraan di Kantor Presiden Indonesia, Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur soal harga listrik energi terbarukan disebutnya bakal segera diterbitkan. Beleid ini salah satunya akan mengatur soal dukungan insentif dari pemerintah untuk proyek pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.

Selain itu, pihaknya akan memperbaiki beberapa Peraturan Menteri (Permen). Salah satunya Kementerian ESDM tengah menyusun Permen tentang power wheeling atau penggunaan bersama jaringan listrik. Meski tidak masuk dalam RUPTL, power wheeling dinilai bakal mendorong tumbuhnya pemanfaatan energy terbarukan di dalam negeri.

Kondisi ini disebutnya membuat tahun ini menjadi tahun ideal untuk melakukan segala upaya mendorong energi terbarukan, baik dari sisi kebijakan, teknologi, keekonomian, dan kebutuhan akan energi bersih. Karenanya, pemerintah harus berhasil mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Terkait regulasi, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengungkapkan, Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) sudah dibahas pihaknya dan menyerahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR. Adanya pandemi, lanjutnya, tidak menyurutkan pembahasan RUU EBT.

“RUU ini jalan terus, meski dalam kondisi pandemi. Per 1 Juli kemarin, kami sudah selesai di level Komisi VII dan menyerahkan ke Badan Legislastif untuk diharmonisasi. Utamanya menyangkut struktur perundangan. Soal substansi boleh di kata dari DPR sudah clear,” jelasnya. Sugeng melanjutkan, UU EBT menjadi urgent lantaran dianggap bisa memberikan kepastian hukum dan usaha sekaligus guna menarik investor.

Diketahui, salah satu pasal dalam RUU EBT antara lain kemudahan perizinan usaha. Pasal 29 RUU EBT memerintahkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah memberikan kemudahan perizinan berusaha dalam pengusahaan energy baru terbarukan. Kemudahan tersebut meliputi prosedur, jangka waktu dan biaya..

Sumber: https://investor.id/bumee/265428/ketika-ebt-jadi-primadona-green-energy